ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA

By | July 20, 2013

ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA

 

DESKRIPSI

Pengadaan Barang dan Jasa merupakan salah satu dari sekian banyak fungsi manajemen di perusahaan yang sangat penting untuk dikelola. Agar prosedur pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, tentunya harus mengedepankan prinsip-prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi semua pihak. Pemerintah/BUMN melalui Keputusan presiden no 80 tahun 2003 yang direvisi dengan Keputusan Presiden no 61 tahun 2004 telah mengatur pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut.

Oleh karena itu, aspek hukum dalam pengadaan barang dan jasa perlu dipahami, karena pemahaman terhadap aspek hukum akan dapat mewujudkan penegakan prisip-prinsip dasar sesuai kerangka peraturan perundangan yang berlaku. Pemahaman terhadap aspek hukum juga akan mengetahui bahaya dan kelemahan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (ev)

TUJUAN

  • Memahami kedudukan Pengadaan Barang/Jasa dalam Tata Hukum di Indonesia
  • Memahami Resiko Hukum Pidana & Perdata dalam Pengadaan Barang/Jasa
  • Memahami Resiko Hukum Administrasi dalam Pengadaan Barang/Jasa
  • Memahami pengantar Hukum Kontrak dalam aktifitas pengadaan Barang dan Jasa

MATERI KURSUS

1.   Hirarki Perundang-undanganan Republik Indonesia

2.   Peran aspek hukum dalam mengatur aktifitas Pengadaan Barang & Jasa

3.   Potensi Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa

4.   Bentuk-bentuk penyalahgunaan Pengadaan Barang dan Jasa

5.   Peraturan Perundang-Undangan Nasional dan Internasional Terkait Pengadaan barang dan Jasa

6.   Peraturan pemerintah tentang pengadaan barang dan jasa sektor Publik dan Sektor Migas

  • Keputusan Presiden No 80 tahun 2003.
  • Perpres No 8 Tahun 2006.
  • Peraturan Menteri Negara BUMN tentang pedoman umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN no 05/MBU/2008
  • Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010
  • Pedoman Tata Kerja No. 007 BP Migas /SKK Migas

7.   Resiko Hukum Pidana & Perdata dalam Pengadaan

8.   Resiko Hukum Administrasi dalam Pengadaan Barang/Jasa

9.   Pencegahan Korupsi pada Aktifitas Pengadaan Barang dan Jasa

10. Hukum Kontrak dalam Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa

PESERTA

Manager Legal, Legal Officer, Corporate Secretary, tim penilai asset perusahaan

Kebijakan Umum pengadaan Barang dan Jasa

WAKTU & TEMPAT

4 – 6 September  2013

08.00 – 16.00 WIB

Hotel Ibis Yogyakarta

INSTRUKTUR

Yudho Taruno Muryanto, SH. M.Hum

METODE

Presentation, Discussion, Case Study, Evaluation Pre test & Pos Test

FASILITAS

  1. Certificate
  2. Training Modul
  3. Flashdisk
  4. NoteBook and Ballpoint
  5. Jacket or waistcoat or T-Shirt
  6. Bag or backpackers
  7. Training Photo
  8. Training room with full AC facilities and multimedia
  9. Once lunch and twice coffeebreak every day of training
  10. Qualified instructor
  11. Transportation for participants from hotel of participants to/from hotel of training

REGISTRASI

Biaya kursus: Rp. 6.000.000,- per peserta (Non Residential)

                    Rp. 5.500.000,- per peserta ( Pendaftaran 3 peserta dari 1 perusahaan)

  1. FORMULIR PENDAFTARAN TRAINING
  2. Wajib diisi
  3. Jenis Pendaftaran Training
  4. PERSONAL DATA
  5. Wajib diisi
  6. Wajib diisi
  7. Wajib diisi
  8. Wajib diisi
  9. Sertakan Email yang Valid
  10. Wajib diisi
  11. PRE REGISTRATION DATA (Tidak Mengikat)
  12. Wajib diisi
  13. Pembayaran
  14. Pesan untuk Penyelenggara Training
 

cforms contact form by delicious:days

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *